Melgisdays.id|Tanjab Timur– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD pada Kamis (10/07/2025) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Zilawati, S.H., didampingi unsur pimpinan lainnya. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, S.T.HI, M.Si, Sekretaris DPRD Drs. Berilyan, jajaran Forkopimda, anggota dewan, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Muslimin Tanja mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp72,48 miliar. Semula ditargetkan sebesar Rp1,22 triliun, kini menjadi Rp1,14 triliun. Penurunan terbesar berasal dari Dana Transfer yang turun dari Rp1,13 triliun menjadi Rp1,06 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap di angka Rp85,1 miliar.
Dari sisi belanja daerah, total anggaran juga mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp1,27 triliun menjadi Rp1,17 triliun. Belanja operasi mengalami pengurangan Rp34,35 miliar, dan belanja modal dipangkas dari Rp217,3 miliar menjadi Rp173,8 miliar. Sementara itu, belanja tak terduga disesuaikan menjadi Rp9,52 miliar, dan belanja transfer tetap pada angka Rp156 miliar.
Adapun untuk pembiayaan daerah, penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya juga diperkirakan turun, dari Rp57,76 miliar menjadi Rp21,8 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp1 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman.”Rincian lengkap dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ini terangkum dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota pengantar ini,” jelas Wabup Muslimin.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Red)