Melgisdays.id|Tanjab Timur– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjatim) menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD setempat, Jumat 25 April 2025.
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Tanjatim, unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Daerah, serta undangan lainnya. Dalam penyampaian Komisi I, Nugraha Setiawan mengapresiasi kepada Pimpinan Dewan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama TAPD dan OPD terkait.
Berikut sejumlah sorotan dan rekomendasi penting dari Komisi I terhadap kinerja OPD: Dinas Dukcapil Anggaran sebesar Rp5,46 miliar terealisasi 98,36%. Komisi I merekomendasikan peningkatan infrastruktur layanan kependudukan dan koordinasi dengan Diskominfo terkait jaringan internet, serta penguatan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan. Badan Kesbangpol
Realisasi anggaran 98,73%. Rekomendasi mencakup penyelesaian konflik tapal batas, pendataan WNA, dan pengawasan terhadap Ormas/LSM.
Satpol PP dan Damkar
Realisasi 96,97%. Direkomendasikan pengawasan terhadap aktivitas Ram Sawit dan peningkatan kecepatan respon penanganan kebakaran. BKPSDMD
Realisasi 89,51%. Komisi mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat soal penyelesaian status pegawai non-ASN. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Realisasi 94,72%. Disarankan peningkatan sosialisasi perpustakaan digital, pembinaan perpustakaan sekolah, dan pengawasan arsip daerah. BPBD
Realisasi 94,71%. Komisi menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana, respon cepat, dan koordinasi antar OPD.
Dinas Perhubungan
Realisasi 91,34%. Perlu koordinasi pengawasan Ram Sawit dan peningkatan keselamatan transportasi air. Inspektorat Daerah
Realisasi 98,07%. Disarankan audit ke desa terpencil dan peningkatan kapasitas auditor. Sekretariat Daerah Tiga bagian (Hukum, Pemerintahan, Organisasi) realisasi rata-rata di atas 94%. Komisi mendorong pendampingan hukum bagi masyarakat, pengawasan SDM, dan pengelolaan lahan. Diskominfo
Realisasi 96,63%. Disorot pentingnya penertiban situs judi online dan pemerataan jaringan internet hingga desa.
Dinas PMD Realisasi 98,04%. Ditekankan pengawasan terhadap BUMDes dan aset desa. Kecamatan (11 kecamatan) Rata-rata realisasi di atas 90%, kecuali Kuala Jambi (85,69%) dan Berbak (87,15%). Komisi menyoroti permasalahan anggaran perbaikan jalan di Sadu, pengawasan distribusi pangkalan gas, serta koordinasi perbaikan infrastruktur pasca-hujan. Catatan untuk Sekretariat DPRD Komisi I berharap Sekretariat DPRD lebih aktif dalam menyampaikan informasi kegiatan dan memfasilitasi kegiatan kedewanan secara maksimal. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi Bupati dan OPD untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.(Hr)
Baca juga berita kami di:
