Melgisdays.id|Tanjab Timur– Dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Komisi II DPRD secara resmi menyampaikan Laporan Komisi II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, Jumat 25 April 2025.
Acara tersebut langsung di Pimpinan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Tanjabtim, dihadiri Sekda, unsur Forkopimda, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, para Asisten, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tanjabtim dan undangan lainnya.
Perwakilan Komisi II, M Feisal Nur Wahyu berkata Setelah melalui pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus), TAPD, dan OPD terkait, Komisi II menyampaikan catatan serta rekomendasi terhadap beberapa OPD, di antaranya: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 20,5 miliar dengan realisasi 91,26%. Komisi II merekomendasikan agar Dinas fokus pada pengembangan program Padi Anak Daro yang terbukti cocok di daerah tersebut, serta melakukan peninjauan kembali terhadap izin operasional RAM (Rice Milling Unit) yang dinilai merusak infrastruktur jalan. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas ini mencatat realisasi anggaran sebesar 98,82% dari pagu Rp 4,8 miliar. Komisi II mendorong keberlanjutan Program Beras ASN serta peningkatan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan realisasi anggaran 98,93%, Dinas diharapkan lebih ketat dalam menerapkan SOP perizinan untuk menjamin produk yang dihasilkan layak, bersih, halal dan berdaya saing.
Badan Keuangan Daerah, Badan ini mencapai realisasi 94,42% dari pagu Rp 183,9 miliar. Komisi II menekankan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIPD-RI dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Dinas Perkebunan dan Peternakan
Mencapai realisasi 80,27%, Komisi II mengusulkan agar Dana Bagi Hasil digunakan untuk program beasiswa anak petani sawit dan mencari solusi untuk stabilisasi harga TBS (Tandan Buah Segar). Sekretariat Daerah Bagian-bagian di Sekretariat Daerah rata-rata merealisasikan anggaran di atas 90%. Komisi II memberikan apresiasi dan mendorong penguatan pengawasan pembangunan daerah melalui Tim Tepra. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas ini merealisasikan 95,40% dari anggaran Rp 219,9 miliar. Komisi II meminta percepatan perbaikan jalan tanggap darurat dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dengan realisasi 97,44%, Dinas direkomendasikan untuk segera menangani permasalahan drainase di Pasar Blok D dan memperbaiki layanan air bersih serta menambah penerangan jalan umum. Dinas Perikanan, Dinas ini merealisasikan 95,64% dari anggaran Rp 6,6 miliar. Komisi II meminta distribusi bantuan alat tangkap jaring disesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan dilakukan secara merata. Bappeda Mencapai realisasi 95,54%, Komisi II mengapresiasi koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan evaluasi dalam penyusunan perencanaan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dengan realisasi hampir 99,11%, Komisi II meminta Balitbangda untuk mempublikasikan kembali riset tentang perahu kuno dan mendorong riset budaya lokal seperti mandi air asin di Desa Teluk Majelis. Laporan ini diakhiri dengan harapan bahwa seluruh rekomendasi Komisi II dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanjabtim. (Hr)
Baca juga berita kami di:
